PERJANJIAN KERJASAMA KERJA

PERJANJIAN KERJASAMA KERJA

Perjanjian kerjasama kerja adalah sebuah bentuk perjanjian dan atau kesepakatan yang dilakukan oleh  dua orang atau lebih ataupun antara orang dan badan hukum atau perseroan.

Unsur-unsur Perjanjian Kerjasama Kerja sama halnya juga dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, yaitu :

Unsur Perbuatan, yang mana dalam unsur ini setiap tindakan atau perbuatan oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut bakal mempunyai konsekuensi ataupun sanksi hukum yang sudah ditentukan dan disepakati oleh seluruh pihak.

Unsur Pelaku, yang mana pada unsur ini sebuah perjanjian dapat dilaksanakan apabila setidaknya terdapat memliki 2 (dua) subjek hukum yakni minimal dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih, dan kedua belah pihak tersebut bisa berupa perorangan ataupun badan hukum.

Unsur Pengikat, yang mana pada unsur ini memberikan kejelasan bahwa perjanjian tersebut mengikat semua pihak di dalamnya, sehingga segala sesuatu nya diatur berdasarkan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan aturan yang telah disepakati oleh seluruh pihak.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat sahnya dari surat perjanjian, yaitu:

  • Disepakati Semua Pihak : Segala sesutau hal yang tertuang dalam surat perjanjian harus telah memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak. Surat tersebut akan menjadi tidak sah apabila salah satu pihak yang melakukan persetujuan perjanjian tersebut dengan disertai paksaan.
  • Dilakukan Pihak Yang Cakap : Pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan di mata hukum. Artinya, masing-masing pihak telah berusia dewasa dan tidak berada di bawah perwalian.
  • Suatu Hal Tertentu : Perjanjian dapat dibuat kalau disertai adanya objek tertentu yang diperjanjikan. Selain itu, objek tertentu tersebut juga merupakan barang yang dapat diperjualbelikan.
  • Causa Halal : Kekuatan hukum pada surat perjanjian berlaku ketika di dalamnya terdapat causa halal yang tidak memiliki pertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

 

Sumber : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.