NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

      Dengan meningkatnya penanaman modal dan usaha yang ada di Indonesia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan mengenai hal ini dimana Pelaku Usaha berkewajiban mendaftarkan izin usaha nya tersebut kedalam Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) . 

Aturan mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tersebut telah ditetapkan dan mendapat pengesahan oleh Presiden Joko Widodo tertanggal 21 Juni 2018, yang mana di dalam PP No. 24 Tahun 2018 tersebut diantaranya mengatur dan menjelaskan mengenai NIB atau Nomor Induk Berusaha, hal ini karena NIB sendiri juga termasuk di dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau sebuah identitas usaha dari Pelaku Usaha tersebut setelah ia mendaftarkan usahanya.

Mengenai Nomor Induk Berusaha atau NIB sendiri kami akan menjelaskan secara singkat sebagai berikut :

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah sebuah identitas yang dimiliki oleh Pelaku Usaha saat usaha yang di daftarkannya tersebut memiliki izin usaha yang terintegrasi secara elektronik.

Berdasakan pada PP No. 24 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Nomor Induk Berusaha atau yang biasa di singkat NIB ialah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

Yang dimaksud Pelaku Usaha dalam hal ini ialah Pelaku Usaha Perorangan dan Pelaku Usaha Non Perorangan. (Pasal 6 Ayat 1 PP No. 24 Tahun 2018)

  • yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perorangan sendiri ialah seseorang yang cakap dalam hukum untuk bertindak dan atau mendaftarkan usahanya.
  • sedangkan, yang dimaksud Pelaku Usaha Non Perorangan adalah badan usaha dan atau perusahaan yang telah disahkan dan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku, dan atau juga badan hukum yang dimiliki oleh Negara.

Berdasarkan Pasal 5 PP No. 24 Tahun 2018 jenis perizinan berusaha sendiri terdiri atas 2 (dua) bentuk yaitu : a. Izin Usaha dan; b. Izin Komersial atau Operasional.

berdaskan PP No. 24 Tahun 2018 yang dimaksud oleh :

  • Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
  • Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018.