JUAL BELI SAHAM

JUAL BELI SAHAM

Saham adalah suatu surat berharga dan atau barang bukti kepemilikan dalam suatu Perusahaan yang merupakan nilai yang terdapat dalam sebuah perusahaan atau badan hukum yang dalam Pasar Modal juga disebut sebagai efek, saham dinilai berdasarkan nominal uang yang umumnya digunakan sebagai modal dasar pada perseroan.

Saham dapat diperjualbelikan selama kesepakatan antara pembeli dan penjual saham tidak melanggar dan tidak menyalahi aturan perusahaan dan juga Undang-Undang yang berlaku. Aturan mengenai ini juga dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dalam melakukan jual beli saham Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa Dalam kegiatan perdagangan Efek (saham), setiap Pihak dilarang secara langsung
atau tidak langsung:
a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat
pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa “Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam”

Dan jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan
ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan. (Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995)

Selanjutnya, perusahaan yang melakukan jual beli saham diwajibkan utk mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) guna menuangkan dan mengubah struktur kepemilikan saham pada perusahaan.

Mengenai Pengumuman di Media Massa oleh Perusahaan berdasarkan pada Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 juga menyatakan bahwa Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material dan atau tidak memuat pernyataan tentang Fakta Material yang diperlukan agar keterangan yang dimuat di dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995