JENIS-JENIS PERJANJIAN MENURUT PASAL 1313 UNDANG-UNDANG PERDATA

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), menyebutkan bahwa:

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dengan dibuatnya sebuah perjanjian, maka secara otomatis Anda sudah terikat secara perdata dengan perusahaan tersebut, begitupun sebaliknya.

ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Agar perjanjian Anda sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu;

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Adapun jenis-jenis perjanjian menurut pasal 1313 kitab undang-undang perdata yaitu : 

    1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua               belah pihak, misalnya jual beli, sewa-menyewa, pemborongan.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak               kepada kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah.

2.  Perjanjian Tanpa Pamrih atau dengan Cuma-Cuma.

Perjanjian tanpa Pamrih : 

jika suatu pihak memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa imbalan apa pun,                   misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah.

  3. Perjanjian Campuran.

Contohnya: perjanjian antara pemilik hotel dengan tamu. Didalam perjanjian yang sedemikian,          terdapat unsur perjanjian sewa-menyewa (sewa kamar), perjanjian jual beli (jual beli makanan          atau minuman), atau perjanjian melakukan jasa (penggunaan telepon, pemesanan tiket, dan                lain-lain.

 4.  Perjanjian Riil.

Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan                    barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam          pakai.