AKTA OTENTIK DAN AKTA DI BAWAH TANGAN

AKTA OTENTIK DAN AKTA DI BAWAH TANGAN

Untuk para Pihak yang akan membuat sebuah perjanjian sepertinya perlu memahami terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan, karena kedua hal ini sebagai dasar yang penting guna mencapai kepastian pembuktian Hukum sebuah perjanjian berlaku.

Berdasarkan pada Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan bahwa “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”

  • Pembuktian yang dimaksud pada Pasal 1867 KUHPerdata disini adalah pembuktian apabila perjanjian tersebut terjadi sebuah permasalahan atau wanprestasi di dalam pelaksanaannya, sehingga Akta Otentik dan Akta dibawah tangan tersebut dapat dijadikan barang bukti keabsahan terjadinya sebuah perjanjian antara para pihak.

yang dimaksud dengan Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

sedangkan, yang dimaksud dengan Akta Di Bawah Tangan ialah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu : (Pasal 1320 KUHPerdata)

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Sehingga, apabila segala unsur dari perjanjian tersebut terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dikatan sah dan mengikat.

Sumber : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.